PETA PERUU TIDAK MEMIHAK KEADILAN SOSIAL

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia — Tinjauan Berdasarkan Sila ke-5 Pancasila

Untuk DPR RI

🗺️ Peta Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan

Ketidakadilan regulasi bukan fenomena tunggal yang terisolasi. Ia adalah jaringan saling-menguatkan antara UU satu dengan yang lain, membentuk ekosistem hukum yang secara sistemik menguntungkan segelintir pihak. Memahami peta keterkaitan ini adalah kunci untuk merancang solusi yang menyeluruh — bukan tambal sulam yang hanya menyentuh permukaan.

— Metodologi Analisis Perundang-undangan Sistemik
Cara Membaca Peta: Setiap lingkaran mewakili satu klaster bidang hukum. Besar kecilnya lingkaran mencerminkan jumlah UU bermasalah dalam klaster tersebut. Garis penghubung menunjukkan keterkaitan regulasi antar klaster. Klik pada klaster atau baris tabel untuk melihat detail pasal-pasal bermasalah.
PETA REGULASI TIDAK BERKEADILAN — SILA KE-5 PANCASILA KEADILAN SOSIAL SILA KE-5 ⛏️Sumber Day…3 UU👷Ketenagake…1 UU💰Perpajakan1 UU🏦Keuangan2 UU🌾Pangan2 UUEnergi1 UU🏥Kesehatan2 UU📱Media2 UU⚖️Hukum1 UU🗺️Otonomi Da…1 UU
⛏️ Sumber Daya Alam & Agraria
👷 Ketenagakerjaan & Buruh
💰 Perpajakan & Fiskal
🏦 Keuangan & Investasi
🌾 Pangan & Pertanian
⚡ Energi & Kelistrikan
🏥 Kesehatan & Pendidikan
📱 Media & Kebebasan Berekspresi
⚖️ Hukum & Penegakan Keadilan
🗺️ Otonomi Daerah & Fiskal Daerah

📊 Matriks Ringkasan Semua Peraturan Bermasalah

Data tidak berbohong. Yang berbohong adalah mereka yang menyembunyikan data dari rakyat. Berikut adalah daftar lengkap peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial — lengkap dengan skala prioritas reformasinya.

— Prinsip Transparansi Legislasi
ID Peraturan Perundang-undangan Klaster Jml Pasal Bermasalah Prioritas Reformasi Jenis Solusi
C1-1 UU Minerba
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertamban…
⛏️ Sumber Daya Alam & Agraria 3 TINGGI Amandemen Parsial + Omnibus Pertambangan Pro-Rakyat
C1-2 UU Perkebunan
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan…
⛏️ Sumber Daya Alam & Agraria 2 TINGGI Amandemen + Klausul Perlindungan Masyarakat Adat
C1-3 UU Pengadaan Tanah
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan U…
⛏️ Sumber Daya Alam & Agraria 2 TINGGI Amandemen Fundamental
C2-1 UU Cipta Kerja (Klaster Naker)
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menj…
👷 Ketenagakerjaan & Buruh 3 SANGAT TINGGI Revisi Menyeluruh — Pemisahan Klaster Naker dari UU Cipta Kerja
C3-1 UU HPP
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)…
💰 Perpajakan & Fiskal 2 TINGGI Amandemen + Reformasi Sistem Perpajakan Progresif
C4-1 UU HPP — Program Pengungkapan Sukarela
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — Bab V: Program …
🏦 Keuangan & Investasi 1 TINGGI Moratorium + UU Anti-Penghindaran Pajak
C4-2 UU OJK
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan…
🏦 Keuangan & Investasi 2 SEDANG Amandemen UU OJK — Penguatan Independensi dan Representasi Konsumen
C5-1 UU PVT & UU Budidaya
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman jo. UU No. 12 Tahun 1…
🌾 Pangan & Pertanian 2 TINGGI Revisi UU PVT + UU Kedaulatan Benih
C5-2 UU Pangan
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan…
🌾 Pangan & Pertanian 1 TINGGI Amandemen + Mekanisme Pengawasan Independen
C6-1 UU Migas
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi…
⚡ Energi & Kelistrikan 2 SANGAT TINGGI Revisi UU Migas + Penguatan Peran Pertamina
C7-1 UU Kesehatan 2023
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan…
🏥 Kesehatan & Pendidikan 2 TINGGI Amandemen + Regulasi Nirlaba dan Perlindungan Whistleblower
C7-2 UU Dikti
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi…
🏥 Kesehatan & Pendidikan 1 TINGGI Amandemen + Jaminan Akses Universal
C8-1 UU ITE (UU 1/2024)
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang In…
📱 Media & Kebebasan Berekspresi 2 SANGAT TINGGI Revisi Lanjutan UU ITE — Penguatan Standar Hak Asasi
C8-2 UU Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran…
📱 Media & Kebebasan Berekspresi 1 TINGGI Revisi UU Penyiaran + UU Media Komprehensif
C9-1 UU Polri (Perubahan Ketiga 2026)
UU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R…
⚖️ Hukum & Penegakan Keadilan 2 SANGAT TINGGI Revisi Ulang (Perubahan Keempat) + Judicial Review Pasal 28A ke MK
C10-1 UU HKPD
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeri…
🗺️ Otonomi Daerah & Fiskal Daerah 1 TINGGI Amandemen + Renegosiasi Formula DBH