PETA PERUU TIDAK MEMIHAK KEADILAN SOSIAL

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia — Tinjauan Berdasarkan Sila ke-5 Pancasila

Untuk DPR RI

📋 Detail Pasal Bermasalah

Sebuah pasal bukan hanya teks — ia adalah kebijakan yang hidup, yang menentukan nasib jutaan orang. Membaca pasal dengan mata hati berarti bertanya: siapa yang dilindungi? Siapa yang dikorbankan? Dan mengapa? Di sinilah ketidakadilan seringkali tersembunyi — bukan dalam apa yang ditulis, melainkan dalam apa yang sengaja tidak ditulis.

— Analisis Kritis Perundang-undangan
Menampilkan 1 peraturan perundang-undangan
🏦 Keuangan & Investasi Prioritas: SEDANG ID: C4-2

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU OJK
🏦
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

🔴 Masalah Struktural

Dalam praktik, tujuan "tumbuh secara berkelanjutan" lebih mendominasi kebijakan OJK dibandingkan "melindungi kepentingan Konsumen." Komposisi kepemimpinan OJK yang didominasi eksekutif dari industri keuangan menciptakan risiko regulatory capture — lembaga pengawas berada dalam pengaruh kuat dari pihak yang diawasi.

⚡ Konsekuensi Nyata

Konsumen jasa keuangan tidak memiliki representasi yang kuat dalam perumusan kebijakan OJK. Kasus pinjol ilegal, investasi bodong, bancassurance yang menyesatkan, dan mis-selling produk keuangan terus merugikan jutaan nasabah tanpa sanksi yang benar-benar menjerakan.

🎯 Potensi Penyalahgunaan

Kebijakan OJK dapat diarahkan untuk kepentingan konglomerasi keuangan tertentu melalui penentuan regulasi prudensial yang longgar atau selektif dalam penegakan sanksi.

Dewan Komisioner OJK terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

🔴 Masalah Struktural

Seluruh 9 anggota Dewan Komisioner dipilih dan ditetapkan oleh Presiden, membuka ruang intervensi politik dan kepentingan penguasa yang dominan. Tidak ada representasi wajib dari kelompok konsumen, akademisi independen, atau organisasi masyarakat sipil dalam struktur pimpinan tertinggi OJK.

⚡ Konsekuensi Nyata

Independensi OJK dari tekanan politik dan kepentingan ekonomi pemerintah sangat rentan. Keputusan pengawasan strategis dapat dipengaruhi pertimbangan politis.

🎯 Potensi Penyalahgunaan

Keputusan perizinan, pemberian sanksi, dan kebijakan pengawasan dapat disesuaikan dengan kepentingan kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan politik saat itu.

💡 Rekomendasi Solusi Amandemen UU OJK — Penguatan Independensi dan Representasi Konsumen

Komposisi Dewan Komisioner harus diubah untuk mewajibkan minimal 2 anggota dari unsur perwakilan konsumen dan 1 anggota dari akademisi independen yang dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka oleh DPR. Perlu dibentuk Ombudsman Keuangan Independen yang terpisah dari OJK untuk menangani pengaduan konsumen. Dana Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan harus diperkuat dan dikelola secara otonom. Masa jeda (cooling-off period) bagi mantan pejabat OJK yang ingin bergabung ke industri keuangan harus diperpanjang minimal 3 tahun.